Mengukur kadar Public Goods & Mixed Goods yang dilakukan Kepala Daerah oleh H Onnie S Sandi SE

Onnie S Sandi

Sesuai dengan teori Klasik Adam Smith ,Pemerintah harus memberi prioritas pada Public Goods dan Mixed Goods dan bukan Private goods, karena sesungguhnya  pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu dalam bidang hankamnas, keadilan sosial dan pekerjaan umum, dengan adanya pembagian otonomi daerah dimana fungsi Hankamnas, Luar Negeri dan Keuangan dikelola Pemerintah Pusat dan selebihnya dikelola dan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, maka kewajiban pimpinan daerah semakin besar untuk melaksanakan public goods dan mixed goods sesuai yang diamanatkan oleh UUD 45 yakni ;

  • Ekonomi Pasal 33 ayat 2 UUD 45 yaitu cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Serta pasal 33 ayat 3, yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.

Lihat pos aslinya 833 kata lagi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s